Apakah Menikah Harus Dengan Ikhwan?


Saya ingin membagi syarat sebagai calon suami itu menjadi tiga macam, yaitu syarat secara syar'i, syarat secara subjektif dan syarat secara administrasi.

1. Syarat Syar'i

Secara syar'i atau secara hukum fiqih, syarat sah nikah yang harus ada pada seorang calon suami adalah muslim, laki-laki, berakal dan jumlah istrinya tidak lebih dari empat orang. Selama syarat-syarat itu terpenuhi, maka calon suami itu adalah calon suami yang sah. Dan sebaliknya, bila salah satu syarat dasar itu tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah.
Misalnya, calon suami beragama selain Islam, atau orang yang tidak waras (gila), atau sudah punya istri empat orang, maka tidak boleh dijadikan calon suami. Kalau pun dilakukan pernikahan juga, maka pernikahan itu tidak sah.

Syarat inilah yang sebenarnya berlaku bagi setiap muslim. Di luar syarat-syarat ini, bukan aturan yang ditetapkan syariah, mungkin sifatnya hanya subjektif dan administratif saja. Tergantung dari institusi dimana kita berada.

2. Syarat Subjektif

Selain syarat syar'i, kita juga sering mengenal ada empat syarat lainnya, yaitu sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari Muslim)

Memang hadits ini bicara tentang empat kriteria memilih istri, namun banyak ulama yang berpandangan sebenarnya bisa juga diterapkan sebagai syarat buat calon suami.

Namun sebagaimana saya sebutkan, syarat ini bukan syarat mutlak, mengingat sebenarnya apa yang disebut oleh Rasulullah SAW di atas sebenarnya bukan syarat, melainkan kriteria-kriteria yang dijadikan penilaian. Maksudnya, sebaiknya nilai dari keempat kriteria itu baik. 

Cuma yang jadi masalah, kualitas agama, keturunan (nasab), harta dan kerupawanan, adalah kriteria yang sifatnya subjektif. Maksudnya tidak memiliki  ukuran yang eksak, sehingga tidak bisa distandarisasikan.

Syarat keislaman tidak sama dengan syarat kualitas agama. Syarat keislaman itu sederhana dan mudah dibuatkan tolok ukurnya. Tolok ukurnya cuma bersyahadat dan mengakui beragama Islam. Indikator luarnya juga mudah, yaitu minimal KTP-nya beragama Islam. 

Yang susah adalah kalau kita bicara tentang nilai dan kualitas ke-islam-an seseorang. Standar tiap orang pasti berbeda-beda. Bisa saja seorang calon suami mendapat nilai kualitas ke-islam-an tinggi menurut seseorang, tetapi menurut orang lain justru nilainya rendah. 

3. Syarat Administratif

Kalau syarat apakah calon suami harus ikhwan atau bukan, itu masuk syarat yang sifatnya administratif saja. Bukan syarat yang datang dari syariat Islam yang baku.
Maksudnya bahwa seseorang yang terikat dengan institusi tertentu, memang kadang institusinya suka bikin syarat macam-macam. Tentu saja syarat itu bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga bukan dari syariat Islam. Namanya saja syarat administratif, jadi ya suka-sukanya yang punya institusi.

Sebagai contoh dari syarat administratif itu adalah para pegawai negeri sipil (PNS). Mereka dilarang secara resmi punya istri dua, juga dilarang punya anak lebih dari dua. Kalau melanggar, tentu akan mendapat sanksi administratif.

Kadang ada juga institusi yang melarang para karyawannya saling menikah di antara mereka. Kalau ada yang menikah, maka salah satu harus keluar dari institusi tersebut.
Tetapi sebaliknya, ada juga institusi yang justru melarang anggotanya menikah kecuali harus dengan sesama anggota institusi yang sama. Bahkan harus ada rekomendasi dari atasan, ketika menentukan pilihan. 

Institusi atau jamaah tempat anda beraktifitas barangkali menerapkan aturan yang terakhir ini. Aturan yang melarang para anggota menikah kecuali dengan sesama anggota juga. Selain itu juga harus ada semacam lampu hijau, yaitu berupa   izin atau rekomandasi dari  'atasan'. Saya sendiri tentu tidak tahu apa pertimbangannya, kenapa seorang anggota dapat rekomendasi dan kenapa yang lain tidak. 

Barangkali pertanyaan yang anda ajukan itu sebenarnya lebih tepat diajukan kepada pihak institusi dimana anda aktif menjadi anggotanya. Tanyakan kepada institusi itu, kenapa tidak boleh menikah dengan calon suami yang menurut anda sudah merupakan sosok yang islami, malah jadi ustadz pula, tetapi kenapa dianggap tidak boleh atau tidak direkomendasikan. 

Barangkali benar dugaan anda, karena calon suami anda itu dianggap tidak sama institusinya dengan anda sendiri. Dan kalau sampai anda yang sudah lama jadi aktifis dan anggota dari jamaah anda itu, tiba-tiba menikah dengan 'orang luar', mungkin dianggap akan merugikan pergerakan, atau dianggap kurang punya loyalitas kepada jamaah. Tentu para 'atasan' anda yang lebih tahu alasannya. 

Kesimpulan :

Secara hukum Islam, tidak ada keharusan bahwa calon suami itu harus ikhwan atau bukan ikhwan. Syarat itu sifatnya hanya administratif, yang berlaku secara lokal pada institusi dimana anda beraktifitas. 

Dan tiap institusi bisa saja berbeda-beda ketentuan dan perlakuannya kepada anggotanya. Kadang ada yang sampai mengatur urusan yang sangat pribadi, sampai siapa yang boleh dan tidak boleh jadi pasangan hidup kita. Namun ada begitu banyak jamaah dan institusi yang tidak meributkan hal-hal seperti itu. Karena dianggap itu urusan pribadi masing-masing, dan isntitusi tahu batas-batas mana yang boleh ikut campur dalam urusan pribadi.
Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ahmad Sarwat, Lc., MA




..:: Kirim tulisan dan berita dunia Islam ke : redaksitarqiyah@gmail.com

Silakan Berbagi

Related Posts

Previous
Next Post »